Hukum yang Menjerat Tindakan Judi Online

Maraknya permainan judi online di kalangan masyarakat, membawa dampak buruk bagi pelaku, keluarga, masyarakat dan negara. situs judi online judi online perlu mendapat tindakan yang serius dari pemerintah.
Indonesia merupakan salah satu negara yang melarang adanya kegiatan perjudian, baik offline maupun judi online, sehingga Indonesia mempunyai pasal yang mengatur tidakan perjudian. Pelaku atas tindakan judi online ini dapat dijerat hukum yang berlaku atas tidakan tersebut. Adapun hukum-hukum yang menanggulangi dan menindak lanjuti atas kegiatan judi online adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 7 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian di Indonesia menyatakan bahwa, “segala jenis perjudian dinyatakan sebagai kejahatan”

2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 303 Ayat 1 yang berbunyi, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk hal itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

3. Permainan judi yang dilakukan secara online di internet juga telah diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yakni, “Setiap orang yang berjudi dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

4. Pelanggaran yang dilakukan pada Pasal 27 UU ITE tersebut menurut Pasal 43 ayat 1, “yang bersangkutan bisa ditangkap oleh Polisi atau Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”.

5. Ancaman atau sanksi pidana bagi pelanggaran pada Pasal 27 ayat (2), diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Di negara Indonesia penanganan terhadap kasus judi online belum optimal, pihak hukum kurang tegas dalam menindaklanjuti kasus yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Hukuman yang diberikan pada pelaku perjudian banyak ketidaksesuaian dengan UU ITE yang diterapkan di Indonesia. Khususnya untuk kasus para pelaku judi online jenis bola tangkas yang seharusnya dikenakan sanksi menurut UU ITE tetapi pada realitasnya pelaku mendapat keringanan hukuman.

Perjudian online adalah kegiatan yang sangat bertentangan dengan norma, nilai, dan hukum yang bersumber dari agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebenarnya motif berjudi sendiri di dasari atas keinginan untuk memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat bagi kesejahteraan pribadinya. Dari perilaku tersebut akan berefek terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *